ProsedurBerperkara Peninjauan Kembali (PK) 1: Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989). Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989). 4: Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan
DalamPerkara permohonan peninjauankembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (novum), maka yang disumpahadalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukannovum. Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyumpahan dan Berita Acara Penyumpahan
Berkasperkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding. 2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang
tambahanmemori kasasi (bila ada). Untuk itu petugas membuat akta tanda terima memori/tambahan memori. d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alas an ia mengajukan permohonan kasasi tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
Denganhormat, Perkenankanlah Saya, Nuriza Ayu Ningtiyas, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum yang menangani perkara dengan Nomor Registrasi Perkara: PDN-12/ PN.MLG/ 9/ 2016 pada Pengadilan Negeri Malang untuk mengajukan kontra Memori Banding terhadap Terdakwa Eren Indra Paripurna yang diwakili oleh Advokat Terdakwa, yaitu Winda Astabela, S.H., M.H
KONTRAMEMORI PENINJAUAN KEMBALI. Atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 08 Juni 2011 selaku Termohon Peninjauan Kembali dalam Perkara No. 296 K/Pdt. Sus/2011. 1 melawan PT. Wibel Nusantara Indah yang beralamat di Jl. Kruing No. 120 Rt. 67 Komp. Banjar contoh replik wanprestasi (pengadilan negeri jakarta selatan
Upayahukum dalam acara pidana. 1. UPAYA HUKUM Oleh : Diennissa Putriyanda PENGERTIAN Upaya Hukum adalah : "Hak terdakwa atau penuntut umumuntuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau bandingataukasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan PeninjauanKembali dalam halserta menurut cara yang diatur dalam undang G5pov9e.
  • stsq8ju2vp.pages.dev/387
  • stsq8ju2vp.pages.dev/204
  • stsq8ju2vp.pages.dev/97
  • stsq8ju2vp.pages.dev/170
  • stsq8ju2vp.pages.dev/121
  • stsq8ju2vp.pages.dev/188
  • stsq8ju2vp.pages.dev/69
  • stsq8ju2vp.pages.dev/86
  • stsq8ju2vp.pages.dev/202

    • contoh kontra memori peninjauan kembali perkara perdata